» Penundaan Berangkat Haji


- Dilihat: 433 kali

LAYANAN PENUNDAAN BERANGKAT HAJI REGULER BIDANG HAJI DAN BIMAS ISLAM

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 

 

 

I.   DASAR HUKUM

1.  Undang  undang  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun2009    tentang    Perubahan    atas    Undang-undang    Nomor    13    Tahun    2008    tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2.  PMA  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Prosedur  dan  Persyaratan  Pendaftaran  Jemaah  Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 220);

3.  PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

4.  Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.

 

II. PERSYARATAN              :

 

1. Foto copy bukti setoran awal atau setoran lunas BPIH

2. Surat Pernyataan Menunda Berangkat diatas meterai

 

III. PROSEDUR                 :

 

1.  Calon Jamaah Haji mengajukan permohanan tunda berangkat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

2.  Melampirkan semua persyaratan tersebut di atas.

3.  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melanjutkan permohonan tersebut kepada Kepala Kanwil Kemeterian Agama Provinsi.