» Rekomendasi Pendirian Masjid


- Dilihat: 191 kali

LAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN MASJID BIDANG HAJI DAN BIMAS ISLAM

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 

 

I.    DASAR HUKUM

 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

 

II. PERSYARATAN              :

 

a.  Daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;

b.  Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c.   Surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;

d.  Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Provinsi;

e.  Bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;

f.   Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat;

g.  Ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;

h.  Rencana gambar bangunan, dan;

i.    Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

  

III. PROSEDUR                  :

 

1.    Pemohon datang ke Kantor Kementerian AGama dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya;

2.    Penyerahan berkas permohonan kepada petugas pelayanan di Kantor KementerianAgama;

3.    Petugas pelayanan memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.

a.    Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

b.    Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai dikeluarkan Rekomendasi Pendirian Masjid/Mushalla.

 

1.  Penyerahan Rekomendasi kepada Pemohon;

2.  Pengarsipan Rekomendasi Pendirian Masjid/Mushalla dan berkas permohonan.