Senin, 12 Mar 2018 - 07:56:05 WIB
Berita Kategori: Bimas Islam - Dibaca: 124 kali.

Bahas Zakat ASN, Dirjen Islam: Kami Butuh Panduan Hukum Agama dan Fatwa

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Dalam rangka  optimalisasi pengumpulan zakat penghasilan di lingkungan Kementerian/Lembaga, TNI, kepolisian RI, BI, OJK, Sekjen Lembaga Negara, Pemda, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS, maka Ditjen Bimas islam mengadakan Mudzakarah Zakat Nasional, kata Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin saat menghadiri kegiatan tersebut. (09/03)
 
Lanjut Dirjen, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kajian yang mendalam fikih syariah dan komprehensif dari para ulama tentang optimalisasi pengumpulan zakat terkait nisab dan khaulnya.
 
Karena fatwa merupakan wilayah para ulama untuk merumuskan, menetapkan dan menyampaikan kepada umat tentang optimalisasi pengumpulan zakat ini. Oleh sebab itu kami membutuhkan panduan hukum agama dan fatwa MUI dalam menetapkan regulasi tentang optimalisasi zakat, jelas Dirjen.
 
Dirjen menambahkan bahwa potensi zakat begitu besar belum dapat dihimpun dan dikelola dengan baik, sebab itu beberapa terobosan perlu dilaksanakan, yaitu peningkatan sosialiasi zakat yang lebih masif kepada masyarakat dan penguatan pengelolaan zakat yang berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan.
 
Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah mempunyai tugas dan fungsi, serta kewenangan penataan regulasi dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat penghasilan di lingkungan Kementerian/Lembaga, TNI, kepolisian RI, BI, OJK, Sekjen Lembaga Negara, Pemda, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS, tutup Dirjen.
 
Kegiatan Mudzakarah Zakat Nasional merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Bimas Islam dengan Komisi Fatwa MUI dan dilaksanakan pada tanggal 9-11 Maret. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta dari unsur Komisi Fatwa MUI, Lembaga Zakat, BAZNAS, akademisi dan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

 

Sumber : http://bimasislam.kemenag.go.id

Dalam rangka  optimalisasi pengumpulan zakat penghasilan di lingkungan Kementerian/Lembaga, TNI, kepolisian RI, BI, OJK, Sekjen Lembaga Negara, Pemda, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS, maka Ditjen Bimas islam mengadakan Mudzakarah Zakat Nasional, kata Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin saat menghadiri kegiatan tersebut. (09/03)
 
Lanjut Dirjen, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kajian yang mendalam fikih syariah dan komprehensif dari para ulama tentang optimalisasi pengumpulan zakat terkait nisab dan khaulnya.
 
Karena fatwa merupakan wilayah para ulama untuk merumuskan, menetapkan dan menyampaikan kepada umat tentang optimalisasi pengumpulan zakat ini. Oleh sebab itu kami membutuhkan panduan hukum agama dan fatwa MUI dalam menetapkan regulasi tentang optimalisasi zakat, jelas Dirjen.
 
Dirjen menambahkan bahwa potensi zakat begitu besar belum dapat dihimpun dan dikelola dengan baik, sebab itu beberapa terobosan perlu dilaksanakan, yaitu peningkatan sosialiasi zakat yang lebih masif kepada masyarakat dan penguatan pengelolaan zakat yang berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan.
 
Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah mempunyai tugas dan fungsi, serta kewenangan penataan regulasi dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat penghasilan di lingkungan Kementerian/Lembaga, TNI, kepolisian RI, BI, OJK, Sekjen Lembaga Negara, Pemda, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS, tutup Dirjen.
 
Kegiatan Mudzakarah Zakat Nasional merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Bimas Islam dengan Komisi Fatwa MUI dan dilaksanakan pada tanggal 9-11 Maret. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta dari unsur Komisi Fatwa MUI, Lembaga Zakat, BAZNAS, akademisi dan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.


Bagikan Berita ini