Selasa, 01 Nov 2016 - 10:27:49 WIB
Berita Kategori: Lainnya - Dibaca: 916 kali.

[ Sekjen Minta RKAKL Kemenag 2017 Berbasis Kebutuhan Rakyat ]

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Kementerian Agama sedang menyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kementerian Agama tahun 2017. Para perencana Kanwil Kemenag Provinsi dikumpulkan untuk merumuskan dan menelaah rencana RKAKL 2017.

"Pastikan anggarannya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan yang sangat mendasar terkait dengan pendekatan pembiayaan birokrasi adalah yang disebut dengan money follow program," tegas Sekjen Kemenag Nur Syam saat memberikan sambutan pada Perumusan RKKAL pada Pagu Alokasi Kementerian Agama tahun 2017 di Jakarta, Senin (31/10) malam.

Menurutnya, pemberian anggaran kepada birokrasi bukan berdasarkan fungsinya tetapi pada programnya. Jika di masa lalu anggaran habis dibagi antar unit sesuai fungsinya, maka paradigma perencanaan pembangunan saat ini sudah berubah. Anggaran diberikan berdasarkan pada program yang akan dilakukan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Harus ada keberanian untuk memangkas anggaran yang tidak relevan dengan fungsinya dan memberikan anggaran tersebut kepada program yang lebih dipentingkan. Peta dan postur penganggaran harus diubah sesuai dengan paradigma baru penganggaran ini," kata Nur Syam.

Selain relevansi, lanjut Nur Syam, program yang disusun juga harus dipastikan akan berdampak positif pada rakyat. Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini menegaskan, pembangunan itu untuk rakyat, pembangunan dilaksanakan dalam kerangka menyejahterakan rakyat.

"Makanya jangan ada pembangunan yang tidak jelas pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Harus dilakukan perubahan secara mendasar tentang kegiatan yang jumlahnya ribuan dengan program yang jelas peruntukannya. Kegiatan yang jumlahnya ribuan tentu akan sulit diukur keberhasilannya," tandasnya.

Terkait dengan itu, Nur Syam meminta agar para perencana dan penyusun RKAKL dapat memastikan prioritas programnya tepat. Ada empat hal yang menjadi prioritas nasional pemerintahan sekarang, yaitu: pertama, memacu perkembangan infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Kedua, focus pada pembangunan ekonomi. Ketiga, focus pada pengembangan ketenagakerjaan. Dan keempat, mengurangi kesenjangan antar daerah.

Selain mengedepankan prioritas, kata Nur Syam, perencana juga harus memastikan bahwa sasaran programnya jelas. Menurut guru besar bidang dakwah dan komunikasi ini, pembangunan hakikatnya adalah untuk rakyat. Merekalah yang harus menjadi sasaran pembangunan.

"Rakyat harus merasakan bahwa melalui pembangunan tersebut, pemerintah hadir di dalam kehidupan masyarakat. Makanya, pembangunan harus memiliki jangkauan pengaruh yang luas bagi masyarakat," tandasnya.

 

Sumber : https://www.kemenag.go.id


Bagikan Berita ini