Selasa, 09 Feb 2021
Berita Kemenag Provinsi NTT - dibaca: 218 kali.

[ Tekad Pembangunan Zona Integritas Dan Merit Sistem dalam Manajemen ASN ]

“Kita tahu bersama bahwa saat ini kita berada di periode akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sasaran yang hendak dicapai adalah: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel dan Pelayanan publik yang prima,” kata Kakanwil Kemenag NTT, Drs. Sarman Marselinus, pada Rapim Kemenag Prov. NTT, Selasa (09/02/2021), Via zoom Meeting.

Menurut Kakanwil,  untuk melakukan pembangunan zona integritas di Satker Kemenag NTT, sebagai miniatur dari reformasi birokrasi, melalui 8 area perubahan: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Sejak awal tahun anggaran ini perlu memberi perhatian pada berbagai komponen dalam penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mencakup komponen pengungkit dan komponen hasil. Harus paham betul apa yang perlu disiapkan dan lakukan dalam pembangunan zona integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama.

Sebagai langkah awal, saatnya sudah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Satker kita masing-masing. Tim inilah yang selanjutnya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam seluruh tahapan pembangunan zona integritas.

Merit Sistem dalam Manajemen ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi (competence), kualifikasi (qualification), prestasi kerja (performance), adil (fairness), dan terbuka (open). Tujuannya adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

“Sebagai ASN kita harus paham kedudukan, tugas dan kewajiban kita sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020,” tegasnya.

Pemahaman ini penting agar bisa meneruskan paradigma baru tentang ASN kepada masyarakat. Bahwasannya rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan seorang ASN dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

 

Sumber: https://ntt.kemenag.go.id/


Bagikan Berita ini

 




Stylish Tabbed Navigation Demo

» Transformasi Digital Pendidikan Keagamaan, Kemenag Rilis Aplikasi EMIS 4.0.
» Kemenag Perluas Akses Madrasah Inklusi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus.
» Prinsip Utama Moderasi Beragama Adalah Toleransi.
» Bencana Alam Jadikan Muhasabah Bersama.
» Syarat Administrasi, Biaya dan Cara Daftar Nikah di KUA.
» Kemenag Dorong LAZ Digitalisasi Zakat.
» Kehadiran LAZ Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Daerah Bencana.
» Dibalik Nama Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral.
» Pandemi, Kemenag Mulai Kembangkan Madrasah Digital.
» Kakanwil Serahkan SK PT. Nabila Inti Persada, Cabang Travel Umroh Resmi Pertama di NTT.

» Kiat Menumbuhkan Kasih Sayang.
» Syekh Ali Jum`ah: Rasulullah Tidak Memerintahkan Kita Mendirikan Khilafah untuk Kedua Kalinya.
» Kisah Orang Badui Lari dari Shalat Jamaah Karena Imamnya Kelamaan.
» Sejarah Awal Mula Adzan.
» Sebelum Dibayar, Hutang Dibawa Mati.
» Puasa Arafah Penghapus Dosa.
» Larangan Membocorkan Rahasia.
» Ini Amalan yang Paling Dicintai Allah.
» Peringatan Rasul terhadap Orang yang Shalat Terburu-Buru.
» Mukmin Adalah Orang yang Ramah.

Layanan HAJI
» Pendaftaran Haji
» Penundaan Berangkat Haji
» Percepatan Berangkat Haji
» Penggabungan Mahram dan Pendamping Haji
» Pembatalan Berangkat Haji
» Penyewaan Gedung Asrama Haji
» Cek Estimasi Keberangkatan.

Layanan Bimas Islam
» Rekomendasi Nikah
» Pendaftaran Nikah
» Akad Nikah
» Pencatatan Nikah
» Penerbitan Duplikat Akta Nikah
» Legalisasi Duplikat Akta Nikah
» RUJUK
» Rekomendasi Pendirian Masjid
» Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi Masjid/ Musala