Kamis, 21 Jan 2021
Berita Kemenag Pusat - dibaca: 74 kali.

[ Menag Usulkan PTKI, Pesantren dan Madrasah Swasta Bisa Akses SBSN ]

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Usulan ini disampaikan Menag usai paparan proyek SBSN Kementerian Agama 2020 dalam gelaran Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN yang digelar secara daring.

"Harapan kami kemungkinan proyesk SBSN bisa diakses oleh perguruan tinggi agama Islam swasta, pondok pesantren dan madrasah swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena, lembaga ini memiliki kontrbusi dalam mencerdaskan anak bangsa," kata Menag Yaqut, Rabu (20/01).

Menurut Menag, jumlah madrasah negeri dan swasta di Indonesia sangat jauh. Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu lebih. Itu juga perlu mendapat perhatian.

"Kami juga berharap pesantren bisa mengakses SBSN tentunya pesantren yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Semoga Ibu Menteri Keuangan bisa mencarikan solusi terkait ini," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik masukan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah bisa mengakses proyek SBSN.

"Masukan dari Menteri Agama akan kami catat dan kami telaah. Masukan ini sangat berharga dan kami akan lihat dari berbagai peraturan apakah bisa diberikan dan dilakukan sesuai mekanisme," kata Menkeu Sri Mulyani

"Secara prinsip tidak ada perbedaan, yang paling penting proyeknya ada, apakah nanti dihibahkan atau bagaimana nanti kita telaah lagi," sambung Menkeu.

Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN 2021 yang mengusung tema "Membangun Negeri di Tengah Pandemi" ini diikuti sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Mentri KLH dan Menteri Bappenas.

Hadir mendampingi Menag, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag.

 

Sumber: https://kemenag.go.id/ 


Bagikan Berita ini

 




Stylish Tabbed Navigation Demo

» Transformasi Digital Pendidikan Keagamaan, Kemenag Rilis Aplikasi EMIS 4.0.
» Kemenag Perluas Akses Madrasah Inklusi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus.
» Prinsip Utama Moderasi Beragama Adalah Toleransi.
» Bencana Alam Jadikan Muhasabah Bersama.
» Syarat Administrasi, Biaya dan Cara Daftar Nikah di KUA.
» Kemenag Dorong LAZ Digitalisasi Zakat.
» Kehadiran LAZ Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Daerah Bencana.
» Dibalik Nama Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral.
» Pandemi, Kemenag Mulai Kembangkan Madrasah Digital.
» Kakanwil Serahkan SK PT. Nabila Inti Persada, Cabang Travel Umroh Resmi Pertama di NTT.

» Kiat Menumbuhkan Kasih Sayang.
» Syekh Ali Jum`ah: Rasulullah Tidak Memerintahkan Kita Mendirikan Khilafah untuk Kedua Kalinya.
» Kisah Orang Badui Lari dari Shalat Jamaah Karena Imamnya Kelamaan.
» Sejarah Awal Mula Adzan.
» Sebelum Dibayar, Hutang Dibawa Mati.
» Puasa Arafah Penghapus Dosa.
» Larangan Membocorkan Rahasia.
» Ini Amalan yang Paling Dicintai Allah.
» Peringatan Rasul terhadap Orang yang Shalat Terburu-Buru.
» Mukmin Adalah Orang yang Ramah.

Layanan HAJI
» Pendaftaran Haji
» Penundaan Berangkat Haji
» Percepatan Berangkat Haji
» Penggabungan Mahram dan Pendamping Haji
» Pembatalan Berangkat Haji
» Penyewaan Gedung Asrama Haji
» Cek Estimasi Keberangkatan.

Layanan Bimas Islam
» Rekomendasi Nikah
» Pendaftaran Nikah
» Akad Nikah
» Pencatatan Nikah
» Penerbitan Duplikat Akta Nikah
» Legalisasi Duplikat Akta Nikah
» RUJUK
» Rekomendasi Pendirian Masjid
» Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi Masjid/ Musala