Rabu, 13 Jan 2021
Berita Kemenag Pusat - dibaca: 71 kali.

[ Bahas Keuangan Haji, Menag: Wapres Pesan Jangan Terjebak Skema Ponzi ]

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan perlunya mengkaji dan mengevaluasi pola pengelolaan keuangan haji. Pernyataan ini disampaikan Menag saat melaksanakan rapat bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. 

Ini menurut Menag juga menindaklanjuti pesan Wakil Presiden Ma`ruf Amin kepada dirinya beberapa hari lalu. "Beberapa hari lalu saya memang bertemu dengan Bapak Wapres, dan beliau betul-betul berpesan tentang haji, salah satunya terkait pengelolaan keuangan haji. Beliau mengingatkan betul, jangan sampai kita terjebak dalam skema ponzi," kata Menag, Senin (11/01). 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wamenag Zainut Tauhid Sa`adi, Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Plt Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Oman Fathurahman, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana dan Rahmat Hidayat, serta Staf Khusus Menag Abdurrahman.

 

 

Menurut Menag, Wapres pun berharap di masa mendatang subsidi biaya haji bisa dikurangi secara bertahap. Ia mengatakan, negara tetap akan memberi subsidi biaya haji, namun tidak terlalu besar.

Sebab, subsidi haji yang terlalu besar akan menggangu skema pengelolaan dana haji yang saat ini dikelola oleh BPKH.

Menag pun berharap ke depan, BPKH dan Kemenag dapat lebih memperkuat koordinasi serta kolaborasi guna menyukseskan penyelenggaraan haji di Indonesia. "Kita harus berupaya untuk terus memperbaiki pelayanan haji bagi umat," cetus pria yang akrab disapa Gus Yaqut. 

Senada dengan Menag, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan pihaknya siap melakukan perbaikan pengelolaan keuangan haji. Salah satunya, pada 2021 ini BPKH sudah menyiapkan Sistem Keuangan Haji Terpadu atau Siskehat.

"Sistem ini akan segera dirilis. Bila Kemenag memiliki Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), maka BPKH punya Siskehat. Kalau di Siskohat itu ada data jemaah, maka di Siskehat semua transaksi keuangan haji ada," jelas Anggito. 

 

 

Sistem ini, lanjut Anggito, akan menggabungkan seluruh pihak yang ada dalam ekosistem keuangan haji. Mulai dari jemaah, Bank Penerima Setoran (BPS), Manajer Investasi, hingga Mitra Kemaslahatan. 

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan  haji. "Jadi kakau sebelumnya antara Kemenag dan BPKH sering mengalami kendala dalam rekon (anggaran), maka dengan sistem ini hal tersebut tidak perlu terjadi lagi. Pa menteri dapat melihat semua kondisi keuangan haji secara real time," tutur mantan Dirjen  Penyelenggara Haji dan Umrah ini. 

"Langsung dapat diketahui berapa saldo, berapa pendaftar haji, berapa dana yang dimanfaatkan untuk investasi, kemaslahatan, hingga dana yang ada dalam virtual account, dan sebagainya," sambungnya.

 

Sumber: https://kemenag.go.id/


Bagikan Berita ini

 




Stylish Tabbed Navigation Demo

» Sesditjen Bimas Islam Harapkan Seluruh Pengelola Anggaran Paham Regulasi.
» Reformasi Tata Naskah Kepegawaian, 10 Menit Mencari Arsip.
» Dua Satker Kemenag Raih Penghargaan SBSN dari Kemenkeu.
» Menag Usulkan PTKI, Pesantren dan Madrasah Swasta Bisa Akses SBSN.
» Biro Kepegawaian Kemenag Terapkan Tata Naskah Elektronik.
» Menag Harap Pesantren dan Tokoh Agama Diprioritaskan Vaksinasi Covid-19.
» Menag: Jemaah Haji Diharapkan Dapat Prioritas Vaksinasi.
» Kemenag dan DPR Sepakat Bentuk Panja BPIH.
» Menag Yaqut Minta Galeri Haji Jadi Sarana Edukasi Perhajian.
» Tunggu Kepastian Arab Saudi, Menag: Persiapan Haji Tetap Jalan.

» Kiat Menumbuhkan Kasih Sayang.
» Syekh Ali Jum`ah: Rasulullah Tidak Memerintahkan Kita Mendirikan Khilafah untuk Kedua Kalinya.
» Kisah Orang Badui Lari dari Shalat Jamaah Karena Imamnya Kelamaan.
» Sejarah Awal Mula Adzan.
» Sebelum Dibayar, Hutang Dibawa Mati.
» Puasa Arafah Penghapus Dosa.
» Larangan Membocorkan Rahasia.
» Ini Amalan yang Paling Dicintai Allah.
» Peringatan Rasul terhadap Orang yang Shalat Terburu-Buru.
» Mukmin Adalah Orang yang Ramah.

Layanan HAJI
» Pendaftaran Haji
» Penundaan Berangkat Haji
» Percepatan Berangkat Haji
» Penggabungan Mahram dan Pendamping Haji
» Pembatalan Berangkat Haji
» Penyewaan Gedung Asrama Haji
» Cek Estimasi Keberangkatan.

Layanan Bimas Islam
» Rekomendasi Nikah
» Pendaftaran Nikah
» Akad Nikah
» Pencatatan Nikah
» Penerbitan Duplikat Akta Nikah
» Legalisasi Duplikat Akta Nikah
» RUJUK
» Rekomendasi Pendirian Masjid
» Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi Masjid/ Musala