Kamis, 13 Nov 2014 - 09:40:42 WIB
Berita Kategori: Haji - Dibaca: 2364 kali.

Perjuangan Meraih Tambahan Kuota Haji NTT dan Status STITS Menjadi Negeri

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Masalah Penyelenggaraan Haji merupakan masalah yang sangat menarik, rumit dan penuh dinamika. Sorotan terhadap kinerja Kementerian Agama juga seakan diukur dari kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji ini. Berbagai tanggapan ketidakpuasan masyarakat, kecurigaan dan ketidakfahaman masyarakat akan regulasi Sistim Pelayanan Haji online yang berdampak pada urutan nomor porsi keberangkatan sering menimbulkan `gesekan` kecil di masyarakat, yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada pelayanan dan kinerja Kementerian Agama sebagai Lembaga penyelenggara Ibadah Haji.

 

Maka pada hari Selasa, 11 November 2014, di AULA II Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, semua `uneg-uneg` (baca: kegalauan pikiran) dan harapan akan mendapat sebuah solusi terbaik, Kabid Haji dan Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. H. Moh. Syamsul Ma`arif, menyampaikan hal ini dihadapan semua audien yang hadir pada acara Tatap Muka Bersama Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Provinsi Nusa Tenggara Tmur, Syafrudin Atasoge, yang menduduki posisi di Komite I; membidangi Otonomi Daerah, Pemekaan Daerah Perbatasan, Provinsi Kepulauan, Pusat dan Daerah, fokus tusi pada Kajian dan penetapan Rancangan Undang-Undang untuk disahkan sebagai Undang-Undang di Lembaga Legislatif.

 

Beberapa masalah yang sempat didengar Anggota DPD dari masyarakat adalah tentang kuota haji di NTT, ada beberapa calon jamaah haji bukan penduduk asli bisa berangkat melalui NTT, sehingga menurut masyarakat, membuat masyarakat setempat menjadi semakin lama berada dalam posisi waiting list. Untuk saat ini, data terakhir SISKOHAT daftar waiting list sudah sampai pada tahun 2021 untuk jamaah yang mendaftar sampai tahun 2014.

 

“Untuk masalah penduduk asli atau titipan, bagaimana jika dibuat MoU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang status kependudukan calon jama`ah, karena salah satu syarat lolos mendaftar menjadi calon jamaah haji adalah KTP dan Kartu Keluarga setempat. Sehingga jika Dinas Kependudukan tidak menerbitkan KTP dan KK `dadakan` tersebut bisa dipastikan tidak bisa mendaftar di Kabupaten/kota di wilayah NTT. Juga saya ada gambaran solusi, dengan pembuatan MoU dengan Timor Leste, Negara tetangga kita ini memiliki kuota haji dari Negara Arab Saudi sebanyak 1000 jama`ah haji, namun realitas dilapangan, sangat kecil jamaah yang berangkat haji, tahun ini saja hanya 10 jamaah yang berangkat. Pikiran ini hanya usulan, jika DPD bisa meenyampaikan pada pemerintah pusat ini cukup bagus, karena ini antar Negara. Jadi pemerintah pusat bisa mengupayakan, jika ini bisa jadi solusi penambahan kuota untuk jama`ah haji Provinsi NTT,” Kata Kabid Haji dan Bimas Islam.

 

Masalah lain yang juga cukup urgen yang diusulkan Bidang Pendis adalah tentang proses penegerian STITS (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Swasta) Kupang dan beberapa Madrasah yang telah diusulkan Kabupeten/ Kota sejumlah 32 madrasah. Ini bagian upaya perjuangan meraih tambahan kuota Haji Provinsi NTT dan penegerian STITS Kupang.

Hal ini ditanggapi anggota DPD untuk diwacanakan pada Sidang paripurna di DPR RI pada tanggal 12 November 2014.

 

Selain masalah tersebut, juga dibahas masalah pemekaran daerah yang sering tidak dibarengi dengan kesiapan kelengkapan keberadaan lembaga/instansi vertikal, akibatnya daerah pemekaran baru tidak mendapat layanan dari lembaga vertikal yang dibutuhkan, seperti Kementerian Agama. Sebab di beberapa kabupaten baru telah terjadi hal demikian. Maka diusulkan sebelum dilkukan pemekaran daerah baru, harus dikaji dan disiapkan segala sesuatunya dengan matang. Hal ini dijawab anggota DPD, Syafrudin Atasoge, bahwa sekarang mulai diberlakukan bagi daerah pemekaran baru, akan ada masa uji coba selama 3 tahun dengan perangkat pejabat pemerintahan saja, tanpa DPRD. Jika berhasil maka keberadaan kabupaten/kotanya dapat dilanjutkan, jika tidak maka dikembalikan pada kabupaten induknya. (Aida Ceha).


Bagikan Berita ini