Jumat, 10 Jan 2020
Berita Bimas Islam - dibaca: 211 kali.

[ Pemerintah Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil ]

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Pemerintah sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil (UMK) dalam layanan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Untuk itu, saat ini Pemerintah tengah membahas tarif JPH dengan skema menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. 

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma`ruf Amin usai memimpin rapat kesiapan penerapan jaminan produk halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. 

"Idenya memang UMK, bukan UMKM, Mnya (tidak ikut) jadi kecil dan mikro ya, itu yang idenya, semangatnya akan digratiskan. Semangatnya itu supaya mereka tidak terbebani," ujar Wapres Ma`ruf, Kamis (09/01). 

Pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal, jika UMK digratiskan. Ia pun belum dapat memastikan apakah opsi itu meliputi subsidi dari ABPN maupun subsidi silang dari usaha besar.

"Ya ini lagi nanti dipikirkan, supaya bagaimana biayanya murah ya tidak membebaini APBN dan tidak membebani perusahaan kecil, UMK," ujar Kiai Ma`ruf.

Menurutnya, pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan skema tarif yang transparan dan terukur, dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Nanti ada peraturan menteri keuangan, ini yang lagi digodok termasuk penerbitan PMK yang atur tarif," imbuhnya

Selain tarif, Kiai Ma`ruf menuturkan sinkronisasi Kementerian dan Lembaga terkait JPH juga terus dilakukan. Tujuannya menurut Kiai Ma`ruf agar proses layanan JPH yang seharusnya sudah mulai operasional sejak 17 Oktober 2019, dapat segera dilaksanakan.

Ia meyakini, jika aturan dan skema sudah jelas, penerapan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bisa dilaksanakan secepatnya. "Keinginan kita secepatnya," tandas Kiai Ma`ruf.

Tampak hadir dalam pertemuan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama Fachrul Razi,Menteri Perindustrian Agus Gumiwang,  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPJPH Sukoso, dan perwakilan MUI.

 

Sumber : https://kemenag.go.id


Bagikan Berita ini

 



Stylish Tabbed Navigation Demo

» Kakanwil : 9 Satker Hebat !! VC Penyelesaian Inventarisasi Penilaian BMN Th. 2020.
» Menag dan Dubes UEA Bahas E-Learning, Imam dan Pembangunan Masjid.
» Kemenag Minta Biaya Kesehatan Haji Distandarkan.
» Batal Berangkat, Bagaimana Nasib Perlengkapan Haji 2020?.
» Sambut Tahun Ajaran Baru, Modul Moderasi Beragama Siap Digunakan.
» Sidang Isbat Awal Zulhijjah Digelar 21 Juli 2020.
» Simak! 2 Hal Penting di Rataspim (Rapat Terbatas Pimpinan) Hari ini - Kemenag NTT.
» Kemenag Terima Aset Tanah Untuk Pembangunan Replica Grand Mosque Mohammad bin Zayed.
» Lantik 4 Pejabat, Kakanwil Sarman Minta Pejabat Lakukan Hal Ini.
» Kemenag NTT: Pendampingan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Secara Daring.

» Ini Beberapa Nasihat dari Para Ulama untuk Mengobat Penyakit Hati.
» Mengapa Ada Orang Berilmu, Tapi Perilakunya Seperti Orang Tidak Berilmu?.
» Batal Haji, Ini Amalan-amalan yang Pahalanya Setara Ibadah Haji.
» Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Salat.
» Hukum Memakai Masker ketika Shalat Saat Terjadi Wabah Covid-19.
» Puasa yang Mentransformasi.
» Sahabat di Penghujung Ramadan.
» Hadis Harian 30 : Semarak Bertakbir.
» Hadis Harian 28 : Rukyatul Hilal.
» Hadis Harian 27 : Karakter Keaslian Manusia.

Layanan HAJI
» Pendaftaran Haji
» Penundaan Berangkat Haji
» Percepatan Berangkat Haji
» Penggabungan Mahram dan Pendamping Haji
» Pembatalan Berangkat Haji
» Penyewaan Gedung Asrama Haji
» Cek Estimasi Keberangkatan.

Layanan Bimas Islam
» Rekomendasi Nikah
» Pendaftaran Nikah
» Akad Nikah
» Pencatatan Nikah
» Penerbitan Duplikat Akta Nikah
» Legalisasi Duplikat Akta Nikah
» RUJUK
» Rekomendasi Pendirian Masjid
» Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi Masjid/ Musala