Senin, 18 Nov 2019
Berita Bimas Islam - dibaca: 215 kali.

[ Satuan Tugas Penanganan Radikalisme ASN Segera Dibentuk ]

Kupang, Be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Sebelas Kementerian dan Lembaga Negara bersepakat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB tersebut ditandatangani pada 12 November 2019 di Jakarta. 

Selain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, SKB ini ditandatangani pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Menag mengingatkan ASN untuk tidak melanggar aturan yang tertuang dalam SKB. Sebab, sanksi akan ditegakkan dan satgas segera dibentuk. "Tim Satgas pelaksana SKB segera dibentuk," tegas Menag saat beri pembinan ASN Kanwil Kemenag Aceh di Asrama Haji Aceh,  Minggu (17/11).

SKB mengatur bahwa pembentukan Tim Satuan Tugas dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, antiideologi Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Tim Satuan Tugas ini berasal dari lintas Kementerian/Lembaga. Tugasnya, menerima laporan, menindaklanjuti, dan memberikan rekomendasi penanganan kepada pimpinan K/L terkait dengan tembusan ke KemenpanRB, Kemendagri, BKN, dan Komisi ASN. 

"Kalau ada ASN menunjukkan ketidaksukaan kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, maka pantas diingatkan dan diberi sanksi sesuai kesalahan. Kalau sudah diingatkan, kita berharap mereka bisa kembali ke jalur yang benar," tutur Menag. 

"Kami tidak asal main pecat. Tapi mengimbau agar bisa diluruskan kembali," sambungnya.

Berikut ini 11 jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB Penanganan Radikalisme ASN:

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks,  gambar, audio, atau video,  melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila,  UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks,  gambar, audio, atau video,  melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku,  agama, ras, dan antar golongan

3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya) 

4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet,  atau comment di media sosial

5. Pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial

6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial

7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah 

8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah 

9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan/atau

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/


Bagikan Berita ini

 



Stylish Tabbed Navigation Demo

» Kakanwil : 9 Satker Hebat !! VC Penyelesaian Inventarisasi Penilaian BMN Th. 2020.
» Menag dan Dubes UEA Bahas E-Learning, Imam dan Pembangunan Masjid.
» Kemenag Minta Biaya Kesehatan Haji Distandarkan.
» Batal Berangkat, Bagaimana Nasib Perlengkapan Haji 2020?.
» Sambut Tahun Ajaran Baru, Modul Moderasi Beragama Siap Digunakan.
» Sidang Isbat Awal Zulhijjah Digelar 21 Juli 2020.
» Simak! 2 Hal Penting di Rataspim (Rapat Terbatas Pimpinan) Hari ini - Kemenag NTT.
» Kemenag Terima Aset Tanah Untuk Pembangunan Replica Grand Mosque Mohammad bin Zayed.
» Lantik 4 Pejabat, Kakanwil Sarman Minta Pejabat Lakukan Hal Ini.
» Kemenag NTT: Pendampingan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Secara Daring.

» Ini Beberapa Nasihat dari Para Ulama untuk Mengobat Penyakit Hati.
» Mengapa Ada Orang Berilmu, Tapi Perilakunya Seperti Orang Tidak Berilmu?.
» Batal Haji, Ini Amalan-amalan yang Pahalanya Setara Ibadah Haji.
» Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Salat.
» Hukum Memakai Masker ketika Shalat Saat Terjadi Wabah Covid-19.
» Puasa yang Mentransformasi.
» Sahabat di Penghujung Ramadan.
» Hadis Harian 30 : Semarak Bertakbir.
» Hadis Harian 28 : Rukyatul Hilal.
» Hadis Harian 27 : Karakter Keaslian Manusia.

Layanan HAJI
» Pendaftaran Haji
» Penundaan Berangkat Haji
» Percepatan Berangkat Haji
» Penggabungan Mahram dan Pendamping Haji
» Pembatalan Berangkat Haji
» Penyewaan Gedung Asrama Haji
» Cek Estimasi Keberangkatan.

Layanan Bimas Islam
» Rekomendasi Nikah
» Pendaftaran Nikah
» Akad Nikah
» Pencatatan Nikah
» Penerbitan Duplikat Akta Nikah
» Legalisasi Duplikat Akta Nikah
» RUJUK
» Rekomendasi Pendirian Masjid
» Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi Masjid/ Musala