Jumat, 01 Nov 2019 - 08:47:34 WIB
Berita Kategori: Haji - Dibaca: 37 kali.

[ Menag Bicara Haji dan Umrah, Ini Prioritas Aksinya ]

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Menteri Agama Jenderal (Purn) Fahrul Razi menegaskan, pengelolaan haji dan umroh menjadi bagian dari prioritas kerjanya di Kementerian Agama. Untuk itu, ia menyiapkan sejumlah aksi agar pengelolaan haji dan umroh ke depan semakin berkualitas.

Hal itu diungkapkan Menag saat rapat koordinasi bersama para kepala Kanwil Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) asrama haji dan Balitbang di auditorium HM Rasjidi Jln. Thmarin, Jakarta, Selasa (29/10).

“Saya ingatkan, pengurusan haji harus didasari niat ibadah. Jemaah harus mendapatkan haknya sesuai dengan janji dan dana yang mereka keluarkan, sehingga mereka bisa beribadah dengan khusuk,” ucap Menag.

Menag juga akan terus mendorong agar laporan operasional haji setiap tahunnya diaudit secara khusus oleh auditor independen.

“Kita mau profesional kok, bukan sembunyi-sembunyi. Jadi malah seneng kalau diaudit oleh auditor yang profesional. Kita sulit mengatakan sudah kerja baik kalau kita sendiri yang mengumumkan, mungkin masih banyak yang tidak percaya. Tapi kalau lembaga audit independen yang mengumumkan, masyarakat akan percaya,” ucapnya.

Menag juga memastikan evaluasi pelaksanaan haji akan terus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua penjabat, instansi terkait dan jemaah baik yang puas ataupun yang kecewa. Sehingga Kementerian Agama akan mendapatkan masukan-masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas layanan haji setiap tahunnya.

“Jangan hanya jemaah yang puas saja yang kita dengar, yang kecewa juga harus didengar agar ke depan bisa diperbaiki dan ditingkatkan kualitas layanannya,” ucap Menag.

Menag juga berjanji akan terus mendorong terjadinya pengawasan penyelengaraan ibadah haji secara teliti dan cermat serta terintegrasi dengan stakeholder, sehingga tidak ada lagi peluang penyimpangan-penyimpangan terjadi.

“Saya juga tidak ingin ada haji gratis untuk pejabat baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota,” ucapnya.

Terkait layanan umroh, Menag meminta jajaranya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) agar mereka bekerja sesuai regulasi yang berlaku serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan umroh.

Dihadapan peserta rakor, Menag juga mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji selama ini yang terus menunjukan perubahan menggembirakan baik terkait pelayanan dalam negeri maupun luar negeri dibuktikan dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ibadah haji yang memuaskan.

 

Sumber : https://haji.kemenag.go.id/


Bagikan Berita ini