Senin, 07 Okt 2019
Berita NTT - dibaca: 324 kali.

[ Putra NTT Pimpin Tim Ahli Strategi Nasional KPK Sambangi Kabupaten Kupang, Ini Curhat Kepala LPSE ]

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Putra NTT asal Malaka, Fridolin Berek, memimpin tim ahli Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemkab Kupang menyamakan pemahaman soal problematika administrasi basis data subsidi pemerintah pusat dan daerah.

Selain Fridolin, tim ahli KPK terdiri dari Dedi Haryadi, Yulita Windayani, Lira Redata, Karma Jonathan dan Ulia Dewita.

Disaksikan di ruang rapat Wakil Bupati Kupang, Rabu (2/10/2019), pertemuan dengan tim KPK dihadiri Wabup, Jerry Manafe, juga beberapa kepala OPD terkait.

Saat ini, katanya, dari kebutuhan 22 orang yang harus menjadi petugas dalam urusan pelelangan, yang ada cuma empat orang. Walaupun total petugas yang memegang sertifikasi 183 orang.

"Ini kendala kami. Mereka tersebar di OPD tapi beragam alasan tidak mau jadi petugas dalam urusan pelelangan. Kondisi ini sudah saya sampaikan ke bupati dan sekda. Semoga ada kebijakan untuk mengecek sertifikat agar bersedia menjadi tenaga fungsional," katanya.

Dengan tenaga yang terbatas ini, kata Frans, rencana pelelangan 562 paket proyek pada tahun 2019 tentu mengalami kendala. Dia berharap kondisi ini bisa dipahami dan akan dicarikan solusi ke depannya.

Wabup Jerry Manafe mengapresiasi kehadiran tim Ahli Stranas Pencegahan Korupsi dari KPK ke Pemkab Kupang untuk saling berbagi informasi yang tentu sangat bermanfaat dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Fridolin Berek atas nama Tim tim ahli Strategi Nasional Pencegahan KPK mengatakan, mereka melakukan kegiatan ini setelah di TTS lalu di Kabupaten Kupang selanjutnya di Pemprov NTT.

Tim ini, kata Fridolin, tidak mencari kelemahan ataupun kesalahan dalam tata kelola penganggaran di daerah. Tetapi saling membagi informasi untuk sama-sama sinergi dalam hal pengelolaan anggaran dari pusat hingga daerah.

"Kita berharap dengan masukan yang diberikan minimal tata kelola pemerintahan, terutama penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat," pesan Fridolin.

 

Sumber : https://kupang.tribunnews.com


Bagikan Berita ini

 



Stylish Tabbed Navigation Demo

» Kakanwil : 2 hari ini Ciptakan Inovasi, Kawal Implementasinya Tahun depan.
» Kemenag Gelar Pembahasan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
» Wamenag: KUA Institusi Penting Perkuat Moderasi Beragama.
» Kemenag Kembali Buka Kelas Literasi Zakat dan Wakaf Bagi Penyuluh.
» Menag Lantik Lima Pejabat Eselon I.
» Madrasah Boleh Belajar Tatap Muka, Ini Syaratnya.
» Pemerintah Umumkan Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
» Mahasiswa Doktoral UII Teliti Lima Nilai Budaya Kerja Kemenag.
» Menag Minta Realisasi Anggaran Kemenag Pada Oktober Capai 75 Persen.
» Percepat Layanan Sertifikasi Halal, BPJPH Ajak LPPOM MUI Integrasikan Data.

» Kisah Sahabat Rasul yang Lebih Mementingkan Istri Daripada Ibunya Sendiri.
» Giat Beribadah dan Tahajud Setiap Malam, Hamba Ini Diacuhkan oleh Allah SWT, Mengapa?.
» Ini Beberapa Nasihat dari Para Ulama untuk Mengobati Penyakit Hati.
» Mengapa Ada Orang Berilmu, Tapi Perilakunya Seperti Orang Tidak Berilmu?.
» Batal Haji, Ini Amalan-amalan yang Pahalanya Setara Ibadah Haji.
» Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Salat.
» Hukum Memakai Masker ketika Shalat Saat Terjadi Wabah Covid-19.
» Puasa yang Mentransformasi.
» Sahabat di Penghujung Ramadan.
» Hadis Harian 30 : Semarak Bertakbir.

Layanan HAJI
» Pendaftaran Haji
» Penundaan Berangkat Haji
» Percepatan Berangkat Haji
» Penggabungan Mahram dan Pendamping Haji
» Pembatalan Berangkat Haji
» Penyewaan Gedung Asrama Haji
» Cek Estimasi Keberangkatan.

Layanan Bimas Islam
» Rekomendasi Nikah
» Pendaftaran Nikah
» Akad Nikah
» Pencatatan Nikah
» Penerbitan Duplikat Akta Nikah
» Legalisasi Duplikat Akta Nikah
» RUJUK
» Rekomendasi Pendirian Masjid
» Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi Masjid/ Musala