Minggu, 07 Apr 2019 - 17:14:24 WIB
Berita Kategori: Haji - Dibaca: 137 kali.

[ Akomodasi Haji Resmi Gunakan Sistem Zonasi ]

Kupang, be Master News (Bidang Haji dan Bimas Islam) - Jemaah haji Indonesia tahun ini akan ditempatkan dalam sistem zonasi (pembagian wilayah) selama berada di Makkah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar, mengatakan, pemberlakuan sistem zonasi dalam penempatan jemaah bertujuan memudahkan koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji.

“Penempatan jemaah dengan sistem zonasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi jemaah haji di Makkah,” terang Nizar di Jakarta, Kamis (04/04/2019).

“Sistem zonasi ini diharapkan akan memudahkan kooridinasi, meminimalisir kendala bahasa, serta memudahkan penyediaan menu katering berbasis wilayah,” sambungnya.

Menurut Nizar, ada tujuh zona penempatan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penempatan Jemaah Haji Indonesia di Makkah dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi Tahun 1440H/2019M. Penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah didasarkan asal embarkasi dan dibagi dalam tujuh zona atau wilayah berikut:

1. Syisyah bagi jemaah asal Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG).

2. Raudhah bagi jemaah asal Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG).

3. Misfalah bagi jemaah asal Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS).

4. Jarwal bagi jemaah asal Embarkasi Solo (SOC).

5. Mahbas Jin bagi jemaah asal Embarkasi Surabaya (SUB).

6. Rei Bakhsy bagi jemaah asal Embarkasi Banjarmasin (BDJ) dan Balikpapan (BPN).

7. Aziziah bagi jemaah asal Embarkasi Lombok (LOP).

Selain sistem zonasi, lanjut Nizar, tahun ini pihaknya juga menerapkan pendekatan penyusunan kloter berbasis wilayah kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan bimbingan manasik.

“Dengan basis wilayah, maka lokasi pembinaan manasik jemaah lebih dekat dengan KUA tempat tinggalnya, atau tidak lintas Kab/Kota,” tegasnya. 

 

Sumber : https://haji.kemenag.go.id


Bagikan Berita ini